aturan baru
-
Bisnis
Komunitas Sipil Desak Pembahasan RPMK Soal Layanan Tembakau Dihentikan
JAKARTA – Aliansi warga sipil menuntut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (RPMK) 2024 dihentikan akibat terlalu memasung ruang gerak…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Penjual Rokok Legal, Kemasan Polos Tanpa Merek Dinilai Diskriminatif
JAKARTA – Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (RPMK) yang memacu implementasi kemasan rokok polos tanpa merek dan juga Peraturan otoritas…
Read More » -
Bisnis
Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Rugikan Ekosistem Tembakau
JAKARTA – Rancangan regulasi anyar yang dimaksud muncul pada bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi sektor…
Read More » -
Bisnis
Ihwal PP 28/2024 Kemendag serta Kemenperin Diminta Dilibatkan
JAKARTA – Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes) disebut melanggar kewenangannya di proses penyusunan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Perlu Keterbukaan
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif mengambil bagian ambil pendapat terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan…
Read More » -
Bisnis
DPR Soroti Aturan Rokok Polos Tanpa Merek, Minim Libatkan Bidang Terdampak
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif mengambil bagian ambil pendapat terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan…
Read More » -
Bisnis
Asosiasi Lintas Industri Tolak Aturan Soal Rokok dalam PP Aspek Kesehatan
JAKARTA – Puluhan asosiasi lintas sektor menyatakan sikap penolakan berhadapan dengan berbagai kebijakan kontroversial terkait pengaturan produk-produk tembakau pada Peraturan…
Read More » -
Bisnis
Serikat Pekerja Siap Turun ke Jalan Protes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
JAKARTA – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Turunan PP Kesehatan, DPR Soroti Minimnya Pelibatan Publik
JAKARTA – Peraturan otoritas (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang tersebut mengatur tentang produk-produk tembakau juga rokok elektronik menuai kontroversi…
Read More »