Jakarta – Penjabat Pengurus DKI Ibukota Heru Budi Hartono mengimbau untuk para kepala sekolah pada Ibukota untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ia mengumumkan tindakan itu menyalahi aturan.
“Jika ada keperluan seharusnya dilaporkan untuk Dinas Pendidikan, sehingga nanti dapat dilaksanakan perekrutan sesuai peta kebutuhan,” kata Heru Budi melalui informasi tertulis, disitir pada Ahad, 21 Juli 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Pemenuhan permintaan pegawai seharusnya dilaksanakan melalui jalur seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menegaskan, pemerintah wilayah ingin pengajar mendapatkan haknya melalui mekanisme yang mana benar. Karena itu, Disdik DKI melakukan cleansing atau pemadanan data guru. Heru mengimbau guru honorer yang mana terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.
Heru berujar akan merekomendasikan sekitar 4 ribu yang digunakan terdampak kebijakan cleansing agar mendapatkan data pokok sekolah (Dapodik). Disdik memberikan kuota sebanyak 1.700 pada pendaftaran KKI.
Sementara, untuk 2.300 guru honorer yang digunakan tidak ada terakomodir dapat mendaftar melalui jalur PPPK dengan kuota yang dibuka Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Studi dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) sejumlah 1.900. Namun, mereka akan bersaing dengan guru honorer lain di seluruh Indonesia.
Heru juga menyarankan bagi merekan yang dimaksud tiada lolos keduanya untuk mempersiapkan diri mendaftar pada 2025. Sosialisasi mengenai kebijakan ini akan disampaikan pada Senin, 22 Juli 2024. “Saya akan kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta supaya informasi ini tidaklah bias,” ujarnya.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Negara Indonesia atau FSGI mengkaji sekolah ke bermacam area membutuhkan guru honorer lantaran jumlah keseluruhan guru berstatus PNS dengan penggantinya tidak ada seimbang. Oleh lantaran itu, guru kontrak dapat bermetamorfosis menjadi solusi.
“Ini demi menghargai larangan pengangkatan pegawai non-ASN untuk pengisian jabatan ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ucap Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo melalui informasi resmi, disitir Sabtu, 20 Juli 2024.
Sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, Pasal 40 ayat 4, guru honorer yang dimaksud dibiayai melalui dana BOS harus memenuhi beberapa jumlah persyaratan, yaitu berstatus tidak ASN, tercatat di Dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidikan lalu Tenaga Kependidikan (NUTPK), juga belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
AISYAH | DESTY LUTHFIANI
Pilihan editor: Ilham Habibie: Kesepakan Koalisi dengan PKS di Pilgub Jawa Barat Akhir Juli
Artikel ini disadur dari Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov
